Deskripsi Singkat:

    Buku ini sebagai tuntutan dari para mahasiswa untuk mendapatkan buku-buku rujukan dalam mempelajari Hukum Agraria di Indonesia. Begitu banyak peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan, sehingga penulis merasa sangat perlu untuk menuangkan permasalahan ini dalam suatu buku pelajaran tertentu.     Memang merupakan suatu hal yang secara kebetulan bahwa banyak cara untuk mengakhiri sesuatu hak atas tanah dalam sistem dari UUPA maupun produk-produk hukum (Agraria) lainnya.      Semoga dengan kehadiran buku ini bisa banyak membantu para mahasiswa, praktisi, dan semua pihak yang ingin mempelajari Hukum Agraria di Indonesia dan terutama beberapa cara berakhirnya hak atas tanah.

Daftar Isi:

1. Prinsip nasionalitas 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya 3. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu syarat tidak dipenuhi 4. Karena ketentuan undang-undang 5. Karena ditelantarkan 6. Tanahnya musnah 7. Pencabutan hak (akan dibicarakan secara khusus)

1. Karena lelang 2. Karena pewarisan

A. Larangan latifundia B. Larangan gadai C. Larangan absentee

A. Kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara B. Kepentingan bersama dan rakyat C. Kepentingan pembangunan D. Hak atas tanah dapat dicabut, termasuk atas benda-benda yang ada di atasnya E. Dengan memberikan ganti rugi F. Yang layak G. Presiden setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan H. Menurut cara yang diatur dengan undang-undang

- Pembatasan - Tugas panitia pembebasan tanah - Musyawarah dengan penduduk - Pelepasan hak - Izin pemindahan lebih dahulu - Tempat penampungan - Pembebasan tanah untuk kepentingan swasta - Industrial estate - Luas tanah yang diperkenankan - P.M.D.N. 2 tahun 1985