
LANDAS KONTINEN DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Edisi Revisi
Pengarang:
I Wayan Parthiana, SH., MH.
ISBN 978-979-538-445-8
Cetakan:
II / 2015
Tebal:
XVII + 362
Harga
![]() |
|
Rp 57,000,- |
Deskripsi Singkat:
Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (Archipelagic State) yang sudah meratifikasi serta mengundangkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, dalam beberapa hal sudah mentransformasikan pranata-pranata hukum laut yang diatur di dalam Konvensi tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya dalam bidang hukum laut. Salah satu dari pranata hukum laut tersebut adalah landas kontinen sebagaimana dapat dijumpai pengaturannya di dalam Bagian VI Pasal 76-85. Landas kontinen yang sedemikian luasnya ini mengelilingi seluruh kepulauan Indonesia kecuali di area laut dimana laut teritorial Indonesia berbatasan dengan laut teritorial negara-negara sahabat. Pada landas kontinennya itu, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat (sovereign rights) untuk mengeksplorasi landas kontinennya dan mengeksploitasi sumber daya alamnya.
Ini menunjukan, betapa penting dan strategisnya landas kontinen itu bagi Indonesia khususnya sumber daya alamnya bagi pembangunan nasional Indonesia. Pengeksplorasian landas kontinen dan pengekspliotasian sumber daya alamnya dilakukan dengan menggunakan teknologi tinggi yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional asing maupun domestik berdasarkan ijin atau konsesi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Sampai disini, landas kontinen tisak saja mengandung aspek teoritis ilmiah tetapi juga aspek aplikatif-praktis.
Atas dasar itu, betapa pentingnya pranata hukum laut yang bernama landas kontinen ini dipelajari dan dipahami baik oleh para ilmuwan dalam bidang kelautan dan hukum laut maupun oleh para praktisi yang bergerak dalam bidang pengeksplorasian landas kontinen tersebut dan pengeksploitasian sumber daya alamnya. Dengan pemahaman yang baik dan benar tentang landas kontinen ini terhindarkanlah pemahaman yang keliru tentang landas kontinen tersebut, misalnya dengan memiliki landas kontinen maka wilayah Indonesia bertambah luas. Pemahaman ini jelas kelitu sebab landas kontinen bukanlah bagian dari wilayah negara.
Daftar Isi:
KATA PENGANTAR l v
KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA l vii
DAFTAR ISI l ix
PENDAHULUAN l 1
BAB I. SEJARAH SINGKAT DAN PENGERTIAN LANDAS KONTINEN l 6
I.1. Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perkem-bangan Landas Kontinen l 6
I.2. Pengertian Tentang Landas Kontinen l 15
I.2.1. Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 l 15
I.2.2. Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 l 22
I.3. Landas Kontinen Suatu Pulau l 34
I.3.1. Pulau Menurut Konvensi Hukum Laut 1958 dan Landas Kontinennya l 34
I.3.2. Pulau Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 l 41
I.4. Status yuridis dari Landas Kontinen l 45
I.5. Hak, Yurisdiksi dan Kewajiban Negara Pantai Pada Landas Kontinen l 48
I.5.1. Hak berdaulat untuk mengeksplorasi landas kontinen dan mengeksploitasi sumber daya alam l 48
I.5.2. Hak untuk memasang kabel-kabel dan pipa-pipa saluran l 49
I.5.3. Hak yang berhubungan dengan pen-cemaran atau polusi l 50
I.5.4. Hak untuk membangun pulau buatan, instalasi-instalasi dan struktur-struktur pada atau di atas landas kontinen l 50
I.5.5. Hak untuk memberikan wewenang melakukan pengeboran pada Landas Kontinen l 51
I.5.6. Hak untuk menetapkan zona kese-lamatan (safety zone) l 52
I.5.7. Yurisdiksi eksklusif negara pantai l 52
I.6. Peninggalan-peninggalan Purbakala dan Fosil-fosil yang Ditemukan Pada Landas Kontinen Milik Siapa? l 53
I.7. Kewajiban Negara Pantai Pada Landas Kontinen l 54
I.8. Hak dan Kewajiban Negara Atau Pihak lain Pada Landas Kontinen l 55
BAB II. PENGATURAN TENTANG GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA DUA NEGARA ATAU LEBIH l 58
II.1. Pendahuluan l 58
II.2. Pengaturan Garis Batas Landas Kontinen Dalam Konvensi Tentang Landas Kontinen 1958 l 59
II.3. Pengaturan Garis Batas Landas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 l 68
II.4. Suatu Analisis Komparatif Antara Pengaturan Garis Batas Landas Kontinen Dalam Konvensi Tentang Landas Kontinen 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 l 63
BAB III. PENENTUAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN DALAM PRAKTIK NEGARA-NEGARA DI BEBERAPA KAWASAN l 71
III.1. Pendahuluan l 71
III.2. Perjanjian-perjanjian Atau Persetujuan-
persetujuan Tentang Garis Batas Landas
Kontinen l 72
III.2.1. Di kawasan Eropa Barat l 73
III.2.2. Di kawasan Eropa Timur l 77
III.2.3. Di kawasan Eropa Selatan dan Laut
Tengah l 78
III.2.4. Di kawasan Timur Tengah l 79
III.2.5. Di kawasan Asia Tenggara l 83
III.3. Suatu Analisis Atas Perjanjian Atau Persetujuan
Garis Batas Landas Kontinen l 84
III.3.1. Tentang penentuan garis batas Landas
Kontinen l 85
III.3.2. Tentang sumber daya alam yang lintas
batas l 86
III.3.3. Tentang penyelesaian sengketa l 89
BAB IV. PRAKTIK INDONESIA DALAM PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN l 91
IV.1. Pendahuluan l 91
IV.2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tentang Landas Kontinen l 92
IV.2.1. Pengumuman Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 tentang Landas Kontinen dan UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen l 92
IV.3. Persetujuan-persetujuan Tentang Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia dan Negara-negara Tetangga l 94
IV.3.1. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia l 95
IV.3.2. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Thailand l 96
IV.3.3. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia, Malaysia dan Thailand l 97
IV.3.4. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia l 98
IV.3.5. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia dan India l 102
IV.3.6. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia, India, dan Thailand di Laut Andaman l 103
IV.3.7. Garis batas yurisdiksi maritim antara Indonesia dan Papua Nugini l 104
IV.4. Beberapa Catatan dan Komentar l 106
BAB V. PRAKTIK AMERIKA SERIKAT DALAM PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN l 111
V.1. Pendahuluan l 111
V.2. Garis Batas Zona Maritim Antara Amerika Serikat dan Kanada l 113
V.2.1. Di kawasan Teluk Maine (Gulf of Maine Case, 1984) l 113
V.2.2. Di kawasan the Beaufort Sea l 115
V.2.3. Di kawasan Dixon Entrance l 116
V.2.4. Di kawasan Juan de Puca l 117
V.3. Garis Batas Zona Maritim Antara Amerika Serikat dan Rusia (dahulu: Uni Sovyet) l 117
V.4. Garis Batas Zona Maritim Antara Amerika Serikat dan Meksiko l 118
V.5. Garis Batas Zona Maritim Antara Amerika Serikat dan Kuba l 119
V.6. Garis Batas Zona Maritim Antara Amerika
Serikat dan Bahama l 120
V.7. Catatan dan Komentar l 120
BAV VI. PERJANJIAN TENTANG JOINT EXPLOITATION ATAU JOINT DEVELOPMENT: SEBAGAI KELANJUTAN ALTERNATIF DARI PERJANJIAN GARIS
BATAS LANDAS KONTINEN l 122
VI.1. Pendahuluan l 122
VI.2. Perjanjian Tentang Joint Exploitation Atau Joint Development Sebagai Kelanjutan l 124
VI.3. Perjanjian Tentang Joint Exploitation Atau Joint Development Sebagai Alternatif l 127
VI.4. Perjanjian Tentang Joint Exploitation Atau Joint Development Agreement Sebagai Hukum Kebiasaan Internasional l 128
VI.5. Positif Bagi Masyarakat Internasional l 129
BAB VII. PUTUSAN BADAN-BADAN PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM PERKARA-PERKARA GARIS BATAS LANDAS KONTINEN l 132
VII.1. Pendahuluan l 132
VII.2. North Sea Continental Shelf Case, 1969 l 134
VII.2.1. Duduk perkara dan fakta-fakta l 134
VII.2.2. Dasar-dasar pemikiran para pihak l 137
VII.2.2.1. Belanda dan Denmark l 137
VII.2.2.2. Jerman l 138
VII.2.3. Ringkasan Putusan Mahkamah Internasional l 138
VII.2.3.1. Pendahuluan l 138
VII.2.3.2. Tentang metode garis
jarak sama (equidistant line) Mahkamah me-ngupasnya sebagai berikut l 144
VII.2.4. Beberapa Catatan dan Komentar atas putusan Mahkamah l 147
VII.3. Anglo-French Continental Shelf Case, 1977 l 153
VII.3.1. Duduk perkara dan fakta-fakta l 153
VII.3.2. Pembentukan Mahkamah Arbiterase l 155
VII.3.3. Tugas dan Wewenang Mahkamah l 156
VII.3.4. Posisi dan Argumentasi Perancis l 156
VII.3.5. Posisi dan Argumentasi Inggris l 157
VII.3.6. Ringkasan Putusan Mahkamah
Arbiterase l 159
VII.3.7. Beberapa catatan dan komentar atas putusan Mahkamah Arbi-terase l 163
VII.3.8. Putusan Mahkamah Arbiterase l 167
VII.3.8.1. Pendapat atau pandang-an para pihak atas tugas dan kewenangan Mahka-mah Arbiterase l 167
VII.3.8.1.1. Pandangan Perancis l 168
VII.3.8.1.2. Pandangan Inggris l 168
VII.3.8.2. Hukum yang harus diterap-
kan oleh Mahkamah l 169
VII.3.8.3. Letaknya garis batas Landas
Kontinen para pihak l 173
VII.3.8.3.1. Batu karang Eddystone l 173
VII.3.8.3.2. Pulau channel (the
channel Island) l 175
VII.3.8.3.3. Di kawasan Atlantik l 178
VII.3.9. Beberapa pandangan akhir l 181
VII.4. Guinea vs. Guinea Bissau Case, 1985 l 183
VII.4.1. Duduk perkara dan fakta-fakta l 183
VII.4.2. Proses pemeriksaan di hadapan Mah-
kamah Arbiterase l 185
VII.4.3. Putusan Mahkamah Arbiterase l 186
VII.4.4. Catatan dan komentar atas putusan
Mahkamah Arbiterase l 188
BAB VIII. KESIMPULAN l 190
DAFTAR PUSTAKA l 199
LAMPIRAN:
Lampiran 1: The 1957 Convention on the Continental Shelf (Konvensi tentang Landas Kontinen 1958) l 203
Lampiran 2: The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, Part VI Continental Shelf (naskah dalam bahasa Inggris) l 209
Lampiran 3: Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Bab VI Landas Kontinen (Naskah terjemahan tak resmi dalam bahasa Indonesia) l 214
Lampiran 4: Pengumuman Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 Tentang Landas Kontinen
Indonesia l 219
Lampiran 5: Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 Tahun 1969 tentang Pengesahan Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara l 221
Lampiran 6: Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengesahan Persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Peme-
rintah Commonwealth Australia tentang
Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu l 231
Lampiran 7: Keputusan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka 1971 l 234
Lampiran 8: Keputusan Presiden R.I. Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Peme-rintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman l 255
Lampiran 9: Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Peme-rintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan di Laut Arafura 1972, sebagai Tambahan pada Persetudjuan tanggal 18 Mei 1971 l 261
Lampiran 10: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia l 272
Lampiran 11: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Pene-tapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (1974) l 281
Lampiran 12: Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Govern-ment of the Kingdom of Great Britain and Northern Ireland relating to the Delimitation of the Continental Shelf under the North Sea between the Two Countries (1965) l 287
Lampiran 13: Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Govern-ment of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland relating to the Exploita-
tion of Single Geological Structures Extending Across the Dividing line on the Continental
Shelf under the North Sea (1965) l 289
Lampiran 14: Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway relating to the Delimitation of the Continental Shelf between the Two Countries (1965) l 291
Lampiran 15: Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Denmark relating to the Delimitation of the Continental Shelf between the Two Countries (1966) l 293
Lampiran 16: Agreement between Denmark and Norway relating to the Delimitation of the Continental Shelf (1965) l 295
Lampiran 17: Agreement between Sweden and Norway concerning the Delimitation of the Conti-nental Shelf (1968) l 297
Lampiran 18: Agreement between the Kingdom of Denmark and the Federal Republic of Germany con-cerning the Delimitation, in the Coastal Regions of the Continental Shelf of the North Sea (1965) l 299
Lampiran 19: Treaty between the Kingdom of the Nether-lands and the Federal Republic of Germany concerning the Lateral Delimitation of the Continental Shelf in the Vicinity of the Coast (1964) l 301
Lampiran 20: Agreement between the Government of the Government of the Kingdom of Denmark concerning the Delimitation of the Conti-nental Shelf under the North Sea between the Two Countries (1966) l 303
Lampiran 21: Agreements Dilimitation the Continental Shelf in the North Sea between Denmark, Germany and the Netherlands (1971) l 305
Lampiran 22: Treaty between the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Denmark relating to the Delimitation of the Continental shelf under the North Sea (1971) l 307
Lampiran 23: Treaty between the Kingdom of the Nether-lands and the Federal Republic of Germany on the Delimitation of the Continental shelf under the North Sea (1971) l 311
Lampiran 24: Agreement between the Kingdom of Norway and the Union of Soviet Socialist Republics relating to the Division of the Continental Shelf in the Varangerfjord (1957) l 316
Lampiran 25: Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics concerning the Boundaries of the Sea Areas and of the Continental Shelf in the Gulf of Finland (1965) l 318
Lampiran 26: Agreement between the government of the Republic of Finland and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics concerning the Boundary of the Continental Shelf between Finland and the Soviet Union in the north-Eastern Part of the Baltic Sea (1967) l 321
Lampiran 27: Treaty between Poland and the Union of Soviet Socialist Republics on the Course of the Continental Shelf in the Gulf of Gdansk and the Southeastern of Baltic Sea (1969) l 323
Lampiran 28: Agreement between Italy and Yugoslavia concerning the Delimitation of the Continental Shelf between the Two Countries (1968) l 326
Lampiran 29: Agreement concerning the Sovereignty over the Islands of Farsi and Al-Arabiyah and the Delimitation of the Boundary Line Separating the Submarine Areas between Iran and Saudi Arabia (1968) l 331
Lampiran 30: Agreement concerning the Boundary Line Dividing the Continental Shelf between Iran and Qatar (1969) l 334
Lampiran 31: Agreement for Settlement of the Offshore Boundary and Ownership of Islands between Abu Dhabi and Qatar (1969) l 336
Lampiran 32: Agreement Dividing the Continental Shelf in the Persian Gulf between the Shaykhdom of Bahrain and the Kingdom of Saudi Arabia (1958) l 338
Lampiran 33: Treaty relating to the Submarine Areas of the Gulf of Paria between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of Venezuela (1942) l 342
Lampiran 34: Agreement between the Republic of Indo-nesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimi-tation of the Continental Shelf Boundary, 2003 l 346
RIWAYAT HIDUP PENGARANG l 361