Deskripsi Singkat:

"Masalah pertanahan pada hakekatnya merupakan perlakuan manusia terhadap tanah itu sendiri. Tanah yang mengandung aspek ideology, politik, sosial budaya, ekonomi, hukum dan administrasi memberikan ciri bahwa penanganan dan penyelesaiannya harus didekati dengan cara dan metode yang komprehensif. Tidak semua masalah pertanahan dapat diselesaikan dengan cara hukum mengingat hubungan yang sejati antara orang dengan tanah bukanlah hal yang mudah. Lebih sulit lagi apabila kita ingin mengungkapkan hati nurani orang-orangnya, oleh karena persoalan hati nurani hanya dapat diketahui oleh yang bersangkutan dalam kwalitas pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lingkungannya"

Daftar Isi:

KATA SAMBUTAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I HUKUM PERTANAHAN DALAM PRAKTEK PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN

1. HUKUM PERTANAHAN
2. ADMINISTRASI PERTANAHAN
   • Administrasi pertanahan pada zaman pemerintahan Belanda
   • Administrasi pertanahan pada masa sesudah kemerdekaan sebelum berlakunya UUPA (1945-1960)
   • Administrasi pertanahan menurut UUPA (UU No. 5 Tahun 1960 LN 1960 No. 104)
3. HUKUM TANAH NASIONAL
   • Hukum adat sebagai dasar hukum tanah nasional
   • Ketentuan Konversi hak-hak lama
   • Hak menguasai negara
4. HUKUM PERTANAHAN DALAM PRAKTEK
   • Hak atas tanah
   • Penataan penggunaan tanah
   • Penetapan dan redistribusi tanah landreform
   • Pengadilan landreform
   • Penetapan hak atas tanah
   • Hak ulayat masyarakat hukum adat
   • Pengadaan tanah
   • Pendaftaran hak atas tanah - Stelsel negatif - Kedudukan dan tugas PPAT
   • Penanganan masalah pertanahan

DAFTAR KEPUSTAKAAN BAB II DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DAFTAR KEPUSTAKAAN BAB III NOTARIS = PPAT ?

1. PENDAHULUAN
2. NOTARIS DAN PPAT - Notaris - PPAT
3. PERANAN NOTARIS DAN PPAT DI BIDANG PERTANAHAN
4. KESIMPULAN
5. SARAN

DAFTAR KEPUSTAKAAN BAB IV MAFIA TANAH DAN BISNIS PROPERTI

1. MAFIA ASAL USUL DAN PENGERTIAN
2. ASPEK POLITIK, SOSIAL DAN EKONOMI PERTANAHAN
3. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN
4. MAFIA TANAH TERORGANISASI
5. LAND LAUNDERING
6. APA YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH

DAFTAR KEPUSTAKAAN BAB V PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN

1. PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2. PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
3. UPAYA DAN CARA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
4. PENUTUP

DAFTAR KEPUSTAKAAN BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA HAK TANAH

1. PENDAHULUAN
2. HAK-HAK TANAH
3. KEPASTIAN HUKUM HAK TANAH
4. PENYELESAIAN SENGKETA HAK TANAH
   • Sengketa pertanahan yang bersifat politis
   • Sengketa pertanahan beraspek sosial-ekonomi
   • Sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan
   • Sengketa pertanahan yang bersifat administratif
5. PENUTUP

DAFTAR KEPUSTAKAAN BAB VII HAK-HAK ATAS TANAH DAN POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DAERAH

1. PENDAHULUAN
2. HAK-HAK ATAS TANAH
   • Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak atas tanah
   • Jenis hak-hak atas tanah
   • Jangka waktu hak atas tanah
   • Mekanisme terjadinya dan hapusnya hak atas tanah
3. POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
   • a. Umum b. PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999 c. Perpres No. 10 Tahun 2006
   • Penyelesaian sengketa tanah garapan
   • Pencegahan sengketa tanah garapan
   • Masalah dalam pelaksanaan
4. PENUTUP
   • Kesimpulan
   • Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN BIOGRAFI PENULIS