Hukum:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Aspek Nasional & Aspek Internasional

Pengarang:
Prof. (Em). Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

ISBN 978-979-538-524-0

Cetakan:
I / 2021

Tebal:
VIII + 282

Harga
Rp 98,000,-


Deskripsi Singkat:

Dua topik yang dibahas dalam buku ini, korupsi dan terorisme mencerminkan politik hukum pidana yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Strategi preventif dan represif yang dibangun tidak hanya melalui Undang-Undang, tetapi juga kelembagaannya, KPK dan BNPT. Ide/gagasan penulis telah dituangkan dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Terorisme. Di dalamnya telah diuraikan sejarah singkat perkembangan dua strategi tersebut terhadap Korupsi dan Terorisme. Pemikiran penulis mengenai kedua jenis kejahatan transnasional tersebut amat komprehensif dan memadai dan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan, pengalaman dan kredibilitasnya baik sebagai akademisi, birokrat, dan aktivis anti KKN dan membangun perlawanan terhadap terorisme. Selain korupsi dan terorisme, masalah pelanggaran HAM juga menjadi topik menarik bagi mahasiswa dan pembaca disebabkan kasus-kasus pelanggaran pidana biasa pun dipandang sebagai pelanggaran HAM yang disebabkan kurangnya referensi mengenai hal tersebut.


Daftar Isi:

KATA PENGANTAR  |  v

DAFTAR ISI  |  vi

BAB I

ASPEK NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI  |  1

I.        LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTAS-AN KORUPSI DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA  |  1

1.1.  PERKEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM      |  4

1.2.  BAGAIMANA STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI KE DEPAN  |  9

1.3.  KORUPSI DAN MASYARAKAT INDONESIA  |  11

1.4.  POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERAN-TASAN KORUPSI  |  16

1.4.1.  STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMISI  |  20

1.4.2.  PEMBENTUKAN KOMISI INDEPENDEN ANTI KORUPSI PARADIGMA BARU DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI  |   25

1.4.3.  RUU PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  |  31

II.      KEBIJAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN)  |  37

III.   WACANA PEMBERDAYAAN PEMBERANTASAN KORUPSI        |  41

MEMBERANTAS KORUPSI: SEBUAH RENUNGAN  |  45

STRATEGI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI  |  47

IV.     PROBLEMS AND PROSPECT OF COMBATING CORRUPTION IN INDONESIA  |  50

BAB II

ASPEK INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI  |  57

V.       KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI (WINA, 2003)  |  57

ANALISIS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN HUKUM  |  59

VI.     COMBATING CORRUPTION BEYOND TERRITORIAL BOUN-DARIES  |  63

VII.   OVERVIEW A STRATEGY OF THE INDEPENDENT COMMIS-SION OF ANTI CORRUPTION IN INDONESIA  |  68

VIII.  IMPLIKASI RATIFIKASI KONVENSI PBB TENTANG PEMBE-RANTASAN KORUPSI (2003)  |  71

RATIFIKASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA  |  75

BAB III

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI  |  90

IX.    ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA DALAM BIDANG PAJAK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI  |  90

ANALISIS LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALI DAN LEX SPECIALIST SYSTEMATIC DEROGAT LEX GENERALI  |  91

GAGASAN KONTROVERSIAL TENTANG PEMUTIHAN UANG HASIL KORUPSI  |  96

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  |  100

FUNGSI HUKUM PIDANA PRIMUM REMEDIUM  |  105

GOOD GOVERNANCE SEBAGAI PENDEKATAN PROAKTIF ME-NGATASI DAN MENEKAN PRAKTIK KECURANGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)  |  107

ASPEK HUKUM PIDANA MENGENAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYELENGGARA NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA  |  111

X.       PERSPEKTIF PENGADILAN KORUPSI DI INDONESIA  |  128

BAB IV

MASALAH TERORISME  |  133

XI.     PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME: MASALAH DAN PROSPEKNYA  |  133

XII.   COUNTER-MEASURES AGAINST TERORISM: PROBLEM AND PROSPECT IN INDONESIA  |  141

SISTEM PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL  |  166

DAFTAR PUSTAKA  |  169

LAMPIRAN I :     UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TEN-TANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2OO2 TENTANG KOMISI PEM-BERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  |  173

LAMPIRAN II :    UNITED NATIONS CONVENTIONS AGAINST CORRUPTION (UNCAC)  |  212

LAMPIRAN III : ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT ANTI-BRIBERY CONVENTION (OECD)  |  271

RIWAYAT HIDUP PENULIS  |  279


© C.V. Mandar Maju 2005 - 2022 (v.3.1.6). All Rights Reserved.