Deskripsi Singkat:

Buku Manajemen Keuangan Sektor Publik berisi sejumlah informasi mengenai berbagai macam isu dan topik kontemporer yang berkaitan erat dengan struktur keuangan serta aktivitas tata kelola keuangan negara. Buku ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum mengenai dasar dan konsep manajemen keuangan pada sektor publik. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang intervensi pertumbuhan ekonomi, proses penciptaan keseimbangan ekonomi negara, dan mendorong kontribusi pendapatan negara. Selain itu, perbedaan fundamental pada tata kelola keuangan publik dan swasta juga turut dielaborasi secara mendalam. Adapun topik-topik utama bahasan dalam buku ini dituangkan ke dalam 13 bab yang terdiri atas; identifikasi konsep serta dasar manajemen keuangan publik, jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran negara, kebijakan yang diambil terkait pengeluaran negara, perkembangan sistem penganggaran pada tata kelola keuangan sektor publik, manajemen kas dan anggaran kas, manajemen aset negara dan daerah, manajemen utang dan investasi sektor publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Good Corporate Governance (GCG), Balance Score Card, laporan keuangan pemerintah, lembaga kontrol keuangan negara, serta dinamika implementasi IT dalam manajemen keuangan sektor publik. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi materi pengantar, baik bagi akademisi dan praktisi guna memahami lebih dalam filosofi tata kelola keuangan negara yang berorientasi pada pengendalian, penciptaan, dan pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Isi:

KATA PENGANTAR l v

DAFTAR ISI l vi

DAFTAR TABEL l xvii

DAFTAR GAMBAR l xix

BAB I. KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK l 1

Karakteristik Organisasi Sektor Publik  l 1

Esensi Organisasi Sektor Publik  l 2

Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik di Indonesia  l 3

Perbandingan Sektor Publik, Sektor Bisnis dan Sektor Sosial  l 4

Peran Pelaporan Keuangan dalam Manajemen Keuangan Sektor

Publik  l 8

Manajemen Keuangan Sektor Publik Bagi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik l 9

Kompleksitas Konsep Manajemen, Governance dan Administrasi

l 10

Konsep Anggaran Sektor Publik  l 11

Pengertian Anggaran Sektor Publik  l 12

Prinsip - Prinsip Anggaran Publik  l 13

Asas-asas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara  l 15

Tujuan Ditetapkannya Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara  l 18

Esensi Anggaran Sektor Publik  l 19

Fungsi Anggaran Sektor Publik  l 19

Jenis Anggaran Sektor Publik  l 21

Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik  l 22

Prinsip-Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran  l 23

Perkembangan Anggaran Sektor Publik  l 25

Anggaran Tradisional  l 26

Keunggulan Anggaran Tradisional  l 26

Kelemahan Anggaran Tradisional  l 27

Perubahan Pendekatan Anggaran (New Public Management)  l 29

Contoh Kasus 1 Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik  l 30

BAB II. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA  l 32

Perkembangan Dana Pembangunan dan APBN Indonesia  l 32

Proses Penyusunan Anggaran  l 33

Perkiraan Penerimaan Negara  l 34

Perkiraan Pengeluaran Negara  l 36

Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara  l 37

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun

Anggaran 2015  l 42

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  l 54

Pendapatan Asli Daerah (PAD)  l 56

Dana Perimbangan  l 59

Belanja Daerah  l 60

Pembiayaan Daerah dan Gambaran Umum Penyusunan

Anggaran  l 65

Perubahan APBD  l 68

Contoh Kasus 1 Pedagang Menaruh Harapan Pada Retribusi Elektronik  l 71

Contoh Kasus 2 Terancam Stagnan Dana Pembangunan di Daerah Bakal Tersedot Untuk Pilkada  l 72

Contoh Kasus 3 Tiga Fokus Utama Perbaikan Jalan, Perbaikan Saluran Air Seharusnya Mengikuti  l 73

BAB III. KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA l 75

Pengeluaran Pemerintah l 75

Teori Pengeluaran Musgrave dan Rostow  l 77

Teori Pengeluaran Adolf Wagner  l 78

Teori Pengeluaran Peacock dan Wiseman  l 79

Teori Pengeluaran Negara Batas Kritis Colin Clark  l 79

Pengeluaran Negara Republik Indonesia  l 80

Macam-Macam Pengeluaran Pemerintah  l 84

Kewajiban Negara dan Kaitannya dengan Pengeluaran Negara l 87

Dampak Pengeluaran Negara Terhadap Perekonomian l 88

Pengeluaran Daerah l 90

Dampak Ekonomi dari Pengeluaran Pemerintah l 91

Analisis Kebijakan Pengeluaran Negara l 95

Contoh Kasus 1 Keterlambatan APBD l 102

Contoh Kasus 2 APBD DKI Jakarta Dana Hibah dan Bantuan Dipotong l 104

Contoh Kasus 3 Defisit APBN Makin Menciut l 105

BAB IV. PERKEMBANGAN SISTEM PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK l 107

Penganggaran Sektor Publik l 107

Konsep Penganggaran Sektor Publik l 108

Manfaat Anggaran Sektor Publik l 108

Jenis-jenis Penganggaran dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik l 113

1.     Line Item Budgeting l 114

2.     Incremental Budgeting l 116

3.     Planning Programming Budgeting System (PPBS) l 117

4.     Zero Based Budgeting (ZBB) l 123

5.     Performance Budgeting (PB) l 126

6.     Ceiling Budget l 130

7.     New Public Management (NPM) l 131

Contoh Kasus 1 Anggaran “Gula” Transfer Dana l 134

BAB V. MANAJEMEN KAS DAN ANGGARAN KAS | 136

Sistem Penganggaran Keuangan l 136

Klasifikasi Sistem Penganggaran l 137

1.     Cash-Based Budget l 137

2.     Accrual-Based Budget l 138

3.     Obligation-Based Budget l 138

4.     Traditional Approach: Compliance Budgeting l 138

5.     Performance/Program Budgeting l 139

Sistem Penganggaran Di Indonesia l 139

Basis Kas Menuju Akrual l 139

Batas Waktu Penggunaan Basis Kas Menuju Akrual l 140

Perbedaan Accrual-Based Budgeting dan Cash-Based

Budgeting l 141

Siklus Anggaran (Budget Cycle) l 142

Manajemen Kas dan Fungsi Perbendaharaan l 146

Siklus Anggaran di Indonesia l 147

Dual Budgeting l 157

T-Account Ke I-Account l 159

Konteks Makroekonomi dan Kebijakan l 159

Kerangka Ekonomi Makro dan Target Fiskal l 159

Perkiraan Pengeluaran Agregat l 162

Konsolidasi Komitmen Fiskal dalam Menciptakan Proyeksi Makro ekonomi Publik l 163

Aktivitas Persiapan Penyusunan Anggaran di Indonesia l 163

Klasifikasi Anggaran di Indonesia Sebelum Reformasi

Anggaran l 165

Klasifikasi Anggaran di Indonesia Setelah Reformasi Keuangan Negara l 166

Klasifikasi Anggaran Baru l 169

GFS (Government Finance Statistic) Model Klasifikasi yang

Terintegrasi l 171

Pro dan Kontra dalam Struktur Anggaran, Pemisahan Ataukah Penggabungan Biaya Pengeluaran? l 172

Kelemahan Persiapan Penganggaran Pada Kebanyakan Negara Berkembang l 172

Gambaran Singkat Pengeluaran Publik, Eksekusi Anggaran (Overspending dan Underspending) l 173

Contoh Kasus 1 Keuangan Daerah APBD Diperkirakan Cair

April Ini l 175

Contoh Kasus 2 Pencairan APBD Dipercepat Gubernur Basuki

Siap Hadapi Pemakzulan l 176

BAB VI. MANAJEMEN ASET NEGARA DAN DAERAH l 178

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) l 178

Aset Negara l 179

Gambaran Pengelolaan Aset Negara Periode Tahun 2005 Sampai Dengan 2012 l 181

Pengelolaan Barang Milik Negara Sebelum Reformasi di Bidang Keuangan l 181

Identifikasi Permasalahan Dalam Pengelolaan Aset Negara l 183

Periode Baru Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) l 188

Peta Jalan Pengelolaan Aset Strategis l 189

Penertiban Barang Milik Negara atau Daerah l 192

Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan l 194

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) l 195

Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara Lainnya l 201

Pengelolaan Aset Daerah l 202

Kelembagaan Pengelolaan Aset Daerah l 206

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelolaan Aset Daerah | 208

Siklus Manajemen Aset Daerah l 211

Prinsip-Prinsip Manajemen Aset Daerah l 215

Pembinaan Terhadap Aset Daerah l 216

Contoh Kasus 1 Pengadaan Bus PT. Ifana Dewi Minta DKI Bayar Rp7,6 Miliar l 217

Contoh Kasus 2 DPD Juga Ingin Gedung Baru Anggaran Tahun Ini Untuk Perencanaan l 218

BAB VII. MANAJEMEN UTANG DAN INVESTASI SEKTOR PUBLIK l 220

Manajemen Utang Negara l 220

Tujuan Pengelolaan Utang l 220

Pengelolaan Risiko dan Strategi Pengelolaan Utang l 221

Perspektif Portofolio Utang Pemerintah l 227

Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Stabilitas Indonesia l 228

Manajemen Investasi Pemerintah l 230

Asas-Asas Investasi Pemerintah l 230

Kewenangan Investasi Pemerintah l 231

Manajemen Risiko dan Perencanaan Investasi Pemerintah

(PIP) l 233

Proses Investasi Pemerintah l 234

Sekilas Tentang Pusat Investasi Pemerintah (PIP) l 236

Tujuan Pelaksanaan Investasi Pemerintah l 237

Bidang Pusat Investasi Pemerintah (PIP) l 239

Mitra Kerja Pusat Investasi Pemerintah | 240

Sumber Dana Investasi Pemerintah l 241

Direktorat Sistem Manajemen Investasi Dirjen

Perbendaharaan l 242

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi

Pemerintah l 243

Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Investasi l 247

Divestasi Pemerintah l 249

Penyertaan Modal Negara Kepada Lembaga Keuangan Internasional l 251

Dana Bergulir l 252

Contoh Kasus 1 Utang Luar Negeri Rasio Kewajiban Jauh di Atas Batas Toleransi l 253

Contoh Kasus 2 Tawaran 11 Miliar Dollar AS l 254

Contoh Kasus 3 RI Harus Bergerak Cepat Utang untuk Sektor Produktif l 255

Contoh Kasus 4 Investasi Ketahanan Perekonomian Indonesia Diakui l 256

Contoh Kasus 5 Proyek Memerlukan Inovasi tak ada Alasan Infrastruktur Belum Dimulai l 257

Contoh Kasus 6 Pertumbuhan Ekonomi BKPM Kawal Investasi 150 Miliar Dollar AS l 259

BAB VIII. BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN BADAN LAYANAN UMUM l 260

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah BUMD l 260

Tujuan Dibentuknya BUMN dan BUMD l 261

Fungsi BUMN dan BUMD l 262

Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) l 262

Struktur Organisasi Dalam BUMN l 263

Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) l 268

Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) l 270

Karakteristik Badan Layanan Umum (BLU) l 271

Asas Dalam Badan Layanan Umum (BLU) l 273

Syarat Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) l 274

Persyaratan Substantif Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) l 274

Persyaratan Teknis Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) l 275

Persyaratan Administratif Menjadi Badan Layanan Umum

(BLU) l 275

Pengelolaan Keuangan Dalam BLU/BLUD l 276

Pengelolaan Piutang Pada BLU/BLUD l 278

Pengelolaan Utang Pada BLU/BLUD l 279

Contoh Kasus 1 BUMN PT. Wika Ekspansi Ke Mancanegara l 281

Contoh Kasus 2 Minyak dan Gas Bumi Saatnya Menjadi Tuan di Rumah Sendiri l 282

BAB IX. GOOD CORPORATE GOVERNANCE l 284

Sejarah Singkat Corporate Governance di Indonesia l 284

Pengertian Good Corporate Governance (GCG) l 285

Perkembangan Teori Dalam Tata Kelola Korporasi l 289

Masalah dan Kondisi BUMN di Indonesia l 293

Prinsip-Prinsip OECD 2004 Mengenai Corporate Governance l 294

Prinsip I: Menjamin Kerangka Dasar Corporate Governance yang Efektif l 295

Prinsip II: Hak-Hak Pemegang Saham dan Fungsi-Fungsi Penting Kepemilikan Saham l 297

Prinsip III: Perlakuan yang Sama Terhadap Para Pemegang

Saham l 299

Prinsip IV: Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance l 299

Prinsip V: Keterbukaan dan Transparansi l 300

Prinsip VI: Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi l 301

Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Good Corporate

Governance l 302

Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance l 302

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) l 306

Dewan Komisaris dan Direksi l 308

Dewan Komisaris l 309

Direksi l 314

Contoh Kasus 1 Sembilan BUMN Belum Terapkan GCG l 319

Contoh Kasus 2 Kasus Waskita dan Kelemahan Implementasi GCG  Indonesia l 320

BAB X. BALANCE SCORECARD l 323

Balance Score Card Sebagai Strategi Organisasi Sektor Publik l 323

Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja l 325

Karakteristik Sistem Pengukuran Kinerja l 326

Sejarah Balance Scorecard l 326

Definisi Balanced Scorecard l 327

Keunggulan Balanced Scorecard l 328

Perspektif dalam Balanced Scorecard l 330

1.     Perspektif Keuangan l 331

2.     Perspektif Pelanggan l 334

3.     Perspektif Proses Bisnis Internal l 336

4.     Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan l 337

Penentuan Scorecard l 340

Pengukuran Balance Scorecard (BSC) l 342

Contoh Kasus 1 Kementerian Keuangan Adopsi Balanced Scored Card untuk Mengukur Kinerja l 343

BAB XI. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH l 348

Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia l 348

Penggunaan Basis Akuntansi l 349

Periode Pelaporan l 351

Identifikasi Laporan Keuangan l 352

Penanggung Jawab Laporan Keuangan l 353

Jenis-jenis Laporan Keuangan l 353

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) l 355

Neraca l 358

Pengelompokkan Aset l 359

Pengakuan Aset l 362

Pengelompokkan Kewajiban l 362

Pengakuan Kewajiban l 364

Laporan Arus Kas (LAK) l 364

Manfaat Laporan Arus Kas l 366

Bentuk dan Struktur Laporan Arus Kas l 368

Metode Penyajian Laporan Arus Kas l 371

Pelaporan Arus Kas Atas dasar Arus Kas Bersih l 372

Arus Kas Mata Uang Asing l 373

Bunga dan Bagian Laba l 373

Investasi Dalam Perusahaan Negara, Daerah dan/atau

Kemitraan l 373

Entitas Penyaji Laporan Arus Kas l 374

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) l 374

Contoh Kasus 1 Transparansi Anggaran Pemerintah Meningkat l 376

Contoh Kasus 2 Ini Enam Catatan BPK Soal Pengelolaan Keuangan Pemerintahan SBY l 377

Contoh Kasus 3 Ini 7 Kementerian/Lembaga yang dapat Opini "Disclaimer" Oleh BPK l 378

BAB XII. LEMBAGA KONTROL KEUANGAN NEGARA l 380

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) l 380

Posisi, Tugas dan Fungsi BPK Berdasarkan UUD 1945 l 380

Struktur Organisasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) l 384

Visi, Misi, dan Tujuan Strategis BPK l 384

Jenis Pemeriksaan yang dilakukan BPK l 385

Semangat Ekuilitas, Transparansi, dan Akuntabilitas BPK l 387

Kerja sama yang dilakukan BPK dengan Pihak Luar l 388

Reformasi Internal BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara l 389

Pemeriksaan yang dilakukan Oleh BPK l 390

Inisiatif Perbaikan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara l 393

Tantangan Peranan BPK Sekarang dan Mendatang l 394

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) l 395

Tugas dan Fungsi BPKP l 398

Proses Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di BPKP l 400

Legislatif l 403

Kejaksaan l 410

Polisi Republik Indonesia l 413

Komisi Pemberantasan Korupsi l 414

Proses Penyidikan Hingga Pemeriksaan di Pengadilan l 415

Contoh Kasus 1 Menangkal Siasat Korupsi di Daerah l 417

Contoh Kasus 2 Revitalisasi Pengawasan Internal l 419

BAB XIII. DINAMIKA IMPLEMENTASI TEKNOLOGI DAN INFORMASI DALAM MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK l 422

Implementasi Teknologi Informasi dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia l 422

E-Government Merupakan Penerapan TI dalam Birokrasi | 423

Reformasi Birokrasi dan Business Process Reenginering (BPR) Sektor Publik l 428

Teknologi Informasi dan Gunung Es dari Implementasi

E-Government l 431

Implementasi TI dalam Manajemen Keuangan Negara dan

Daerah l 433

Tujuan dan Manfaat E-Budgeting l 434

Tantangan dan Hambatan dalam Difusi Teknologi Informasi Terhadap Proses Pemerintahan l 435

Contoh Kasus 1 E-Budgeting dan Korupsi l 439

DAFTAR PUSTAKA l 441

RIWAYAT HIDUP PENULIS l 461

Berto Usman, S.E., M.Sc., Ph.D.

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS l 462

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., Ak., CA.