Deskripsi Singkat:

Kesejahteraan sebagai masalah manusia, dalam penanganannya seyogyanya mengikutsertakan metode lain disamping hukum pidana. Keharusan tersebut didasarkan oleh kenyataan, bahwa hukum pidana mempunyai keterbatasan, disamping posisi pengadilan sampai saat ini belum dapat memberikan keadilan. Dalam pada itu, kenyataan juga menunjukan, penyelesaian kasus pidana melalui pengadilan sering menimbulkan konflik baru, disamping didominasi kekuasaan atas hukum baik yang bersumber dari kepentingan ataupun pengaruh global tidak dapat dielakkan. Dalam buku ini penulis mencoba memotret penegakan hukum yang ada dan kemudian memberikan solusi alternatif untuk dan demi terwujudnya kemaslakhatan dalam berhukum.

Daftar Isi:

KATA PENGANTAR   |   V
DAFTAR ISI   |   VII

BAB  I
MAFIA PERADILAN SEBAGAI PRODUK   |   1

BAB  II
PENGADILAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK   |   6

BAB  III
KRIMINALISASI PORNOGRAFI   |   12

BAB  IV
UNDANG-UNDANG TERORISME DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA   |   17

BAB  V
MENJARING PELAKU PORNOGRAFI   |   28

BAB  VI
MEMPOSISIKAN LEMBAGA KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK PROFESIONAL (Kajian Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana)   |   35

BAB  VII
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN PROSES PENEGAKANNYA   |   44

BAB  VIII
HUKUM PIDANA MATI DAN HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL   |   55

BAB  IX
URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA   |   66

BAB  X
PENJAHAT PERANG DAN PENGADILAN INTERNASIONAL   |   77

BAB  XI
DARURAT MILITER, HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA   |   83

BAB  XII
PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM UPAYA MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEM-BERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI   |   88

BAB  XIII
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG HUKUM   |   95

BAB  XIV
KEJAHATAN SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL   |   101

BAB  XV
MALPRAKTEK SEBAGAI KEJAHATAN PROFESI   |   107

BAB  XVI
PERSIDANGAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA / "IN ABSENTIA"   |   112

BAB  XVII
MEMAHAMI EKSISTENSI PIDANA MATI   |   117

BAB  XVIII
ISLAM, PIDANA MATI DAN PEMBAHARUAN HUKUM (Catatan untuk Konsep KUHP Baru)   |   122

BAB  XIX
PERLUNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI   |   134

BAB  XX
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA   |   140

BAB  XXI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA   |   146

DAFTAR PUSTAKA   |   154
RIWAYAT HIDUP   |   157