Deskripsi Singkat:

    Ternyata upah bagi kita yang telah lama menunggu kelahiran Undang Undang Penataan Ruang yang baru ini cukup membuat kita gembira, sekurang-kurangnya menerbitkan harapan-harapan baru bahkan mimpi-mimpi, mengingat cukup banyak materi baru yang menjadi cakupan materi UUPR yang baru yang tidak diatur dalam UUPR yang lama. Di antara sekian materi baru yang ada dalam pengaturan UUPR yang baru ini, antara lain adalah kawasan agropolitan, kawasan metropolitan, kawasan megapolitan, penegasan hak-kewajiban-sanksi masyarakat yang lebih rinci. Aspek partisipasi masyarakat dalam penataan ruang juga memperoleh tempat khusus dalam UUPR yang baru ini.      Buku ini mencoba tidak sekedar mengomentari, melainkan membahas UUPR yang baru tersebut, dan melalui kacamata nonhukum. Oleh karena itu, buku ini pun dilengkapi dengan ringkasan hasil penelusuran penulisnya mengenai kebijakan penataan ruang di beberapa negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea, Taiwan, Belanda, Perancis, Italia, Spanyol, Swedia, Denmark, Inggris, dan Amerika Serikat, sebagai bahan perbandingan. Juga sebagai pelengkap disisipkan sebuah judul mengenai permasalahan dalam perencanaan perkotaan.

Daftar Isi:

1. Hukum dan Cara Berhukum
2. Nilai-nilai dan Norma-norma Yang Mempengaruhi
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Hal-hal Baru dalam UU Penataan Ruang No. 26/2007
5. Sistematika Pembahasan

1. Sistematika
2. Kata-Kata Kunci Substansi Pasal-Pasal dan Letak Pembahasan Dalam Buku

1. Beberapa Pokok Pemahaman
2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang
3. Klasifikasi Penataan Ruang
4. Pembagian Tugas dan Kewenangan
5. Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
6. Pelaksanaan Penataan Ruang - Perencanaan Tata Ruang - Pemanfaatan Ruang Wilayah - Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang
7. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan - Perencanaan Kawasan Perkotaan - Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Kerjasama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
8. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan - Perencanaan Kawasan Perdesaan - Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan - Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan - Kerjasama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
9. Pengawasan Penataan Ruang
10. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat
11. Penyelesaian Sengketa
12. Penyidikan
13. Ketentuan Pidana
14. Ketentuan Peralihan
15. Penutup

1. Produk hukum Lainnya Terkait Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Tentang Penatagunaan Tanah (PP No. 16 Tahun 2004)
4. Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 36 Tahun 2005)
5. Undang-Undang Bangunan Gedung (UU No. 28 Tahun 2002)

1. Pengertian Perencanaan Tata Ruang
2. Perencanaan Tata Ruang Perkotaan
3. Masa Depan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Perkotaan

1. Singapura
2. Jepang
3. Korea
4. Taiwan
5. Jerman
6. Perancis
7. Italia
8. Belanda
9. Spanyol
10. Swedia
11. Denmark
12. Inggris
13. Amerika Serikat

1. Daftar Istilah Tata Ruang
2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
6. (6) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung