Hukum:

Kebijakan Publik

Pengarang:
Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.

ISBN 979-538-316-7

Cetakan:
I / 2007

Tebal:
IX + 98

Harga
Rp 33,000,-
Rp 29,700,-



Deskripsi Singkat:


Daftar Isi:

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I NOMENKLATUR KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY)

  1. Mengapa dikatakan kebijakan publik
  2. Politics, polity, policy
  3. Beberapa definisi kebijakan
  4. Sasaran studi kebijakan publik
  5. Alternatif pemilihan kebijakan
  6. Perbandingan dan hubungan antara pembuatan keputusan (decision making) dan perumusan kebijakan (policy formulation)
  7. Hubungan antara kebijakan publik dengan beberapa cabang ilmu
  8. Beberapa faktor yang mempengaruhi policy making ataupun policy formulation
  9. Nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan
  10. Kesalahan umum (common mistakes) pada pengambilan keputusan
  11. 3 serangkai pengaruh persepsi individu dalam kepemimpinan
  12. Cara untuk meningkatkan perumusan kebijakan
  13. Tipologi model perumusan kebijakan
  14. Perumusan kebijakan dan analisis kebijakan
  15. Negara pelayanan dan pelayanan umum
  16. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum
  17. Administrasi dan kepentingan (administration and leadership)
  18. Perencanaan sebagai subsistem manajemen kebijakan

BAB II ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK

  1. Mengenal hakekat asas-asas umum dalam konteks pelaksanaan pemerintahan (Bestuurshandeling)
  2. Perbandingan antara AAUPB dan peraturan hukum positif
  3. Bagaimana kita seyogyanya merespons "Asas-Asas Umum" itu?
  4. Kebijakan publik dan hubungannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
  5. KKN sebagai penyimpangan konsepsional dan operasional dalam pemerintah
  6. Prinsip-prinsip utama Good Governance menurut versi Prof. H. Bintoro Tjokroamidjojo, MA

BAB III PENYELENGGARA NEGARA DALAM RANGKA PENEGAKAN GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT

  1. Dasar pemikiran
  2. Prinsip/Dasar/Paradigma penegakan hukum bagi penyelenggaraan negara
  3. Transparancy, Accountability, Control System (Keterbukaan, Pertanggungjawaban, dan Sistem Pengawasan)
  4. Lembaga peradilan bagi oknum pejabat dan aparat birokrasi
  5. Good Governance antara Idaman dan Kenyataaan
  6. Dominasi Sepihak dan Akibatnya
  7. Delapan syarat untuk Good Governance
  8. Pesimisme dan optimisme

BAB IV PARADIGMA YANG TERGONCANG

  1. Situasi transisional
  2. Goncangan di kalangan aparat pemerintahan dan penegak hukum
  3. Goncangan melalui sarana komunikasi dan informasi
  4. Kekeliruan mengaduk mmanajemen kebudayaan dan pariwisata
  5. Lemahnya pengendalian dan pengawasan
  6. Goncangan dari luar (External Shock)
  7. Bahaya komunis

BAB V PERESTROIKA DI UNI SOVIET, REINVENTING GOVERNMENT DI AMERIKA SERIKAT DAN REFORMASI DI INDONESIA

  1. Glasnost sebagai salah satu paradigma dasar
  2. Mewirausahakan birokrasi Reinventing Government
  3. Sepuluh prinsip untuk Reinventing Government
  4. Reformasi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA


© C.V. Mandar Maju 2005 - 2024 (v.3.1.6). All Rights Reserved.