logo www.mandarmaju.com

 

search:

 
daftar Toko Buku

Untuk informasi silahkan hubungi melalui email atau telpon ke +62226018218

keranjang belanja | checkout
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | All |

Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan Peradilan Agama

pengarang:
Drs. Abdul Manaf, M.H.

ISBN 979-538-318-3

Cetakan:
I / 2008

Tebal:
XVI + 625

Harga:
Rp 88000

Deskripsi Singkat:

      Khazanah perundang-undangan kita mengenal adanya empat lingkungan peradilan yang salah satunya adalah lingkungan peradilan agama. Eksistensi lembaga ini bukan sebagai identitas negara Islam, juga bukan karena komunitas Muslim sebagai warga negara mayoritas di negeri ini, melainkan karena dia merupakan kebutuhan masyarakat Muslim dalam penegakan hukum Islam. Karena itu, dia bukan lembaga keagamaan, melainkan sebagai lembaga yudisial. Dalam kondisi sistem hukum dan ketatanegaraan yang bagaimanapun dalam rangkaian sejarah hukum di Indonesia, lembaga ini senantiasa ada dan hidup sesuai dengan keadaan masyarakat dan tuntutan zamannya.       Walaupun keberadaan lembaga ini baru diformalisasikan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1882, tetapi kehadirannya di nusantara sudah berlangsung jauh sebelum itu karena cikalbakalnya telah lahir bersamaan dengan masuknya Islam ke wilayah ini. Tapi sayang, lembaga yang demikian tua dan dibutuhkan masyarakat itu, mendapatkan perlakuan yang tidak pada tempatnya (marjinalisasi) dan perlakuan demikian bukan saja terjadi pada masa kolonial, tetapi juga merembet sampai pada masa pascakemerdekaan. Lembaga ini dibiarkan berada dalam keadaan – kalau meminjam konstatasi Prof. DR. Bustanul Arifin, S.H. – seperti kerakap tumbuh di batu, la yahya wala yamutu, wujuduhu kaadamihi, hidup segan mati tak mau, adanya sama dengan tiada.       Setelah mengalami proses marjinalisasi yang demikian panjang, akhirnya peradilan agama mendapatkan juga wadahnya, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Kelahiran undang-undang ini sebagai lompatan besar, yang dari segi perundang-undangan merupakan lompatan seratus tahun dan dari segi hukum substantif sebagai lompatan seratus windu.       Selain membicarakan eksistensi dan sejarah, buku ini juga membicarakan soal cara beracara yang bersumber pada undang-undang bersangkutan dan dikaitkan pula dengan peraturan perundangan-undangan lainnya. Mengapa soal acara? Karena ini merupakan masalah yuridis yang dapat diperjuangkan sampai dengan tingkat kasasi. Keliru atau salah menerapkannya dalam praktek, proses perkara yang sudah menghabiskan energi dan waktu yang demikian panjang, bisa berakhir tanpa hasil, alias sia-sia.

Daftar isi:

Kata pengantar Daftar isi BAGIAN PERTAMA EKSISTENSI LEMBAGA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

  1. PENGADILAN AGAMA BUKAN PERANGKAT NEGARA ISLAM - PUSTAKA ACUAN
  2. MARGINALISASI PENGADILAN AGAMA DALAM SEJARAH - PUSTAKA ACUAN
BAGIAN KEDUA GUGATAN
  1. GUGATAN REKONPENSI DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989 - PUSTAKA ACUAN
BAGIAN KETIGA YURISDIKSI LEMBAGA PERADILAN AGAMA
  1. MAKNA SENGKETA HAK MILIK DALAM KETENTUAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA - PUSTAKA ACUAN
  2. JAMINAN FIDUSIA DAN KAITANNYA DENGAN YURISDIKSI PERADILAN AGAMA - PUSTAKA ACUAN
  3. BISNIS WARALABA DAN KETERKAITANNYA DENGAN YURISDIKSI PERADILAN AGAMA - PUSTAKA ACUAN
  4. JANGKAUAN YURISDIKSI PERADILAN AGAMA DALAM LITIGASI HARTA WARISAN YANG TELAH BERPINDAH-TANGAN KEPADA PIHAK KETIGA - PUSTAKA ACUAN
  5. DAYAJANGKAU YURISDIKSI OBYEK WAKAF TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL - PUSTAKA ACUAN
  6. YURISDIKSI PERADILAN AGAMA TERHADAP KEWARISAN DI BIDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL - PUSTAKA ACUAN
  7. ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL - PUSTAKA ACUAN
BAGIAN KEEMPAT SITA JAMINAN
  1. SITA JAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PASAL 95 KOMPILASI HUKUM ISLAM - PUSTAKA ACUAN
  2. BARANG YANG DILARANG DISITA MENURUT KETENTUAN PASAL 211 RBG/197 AYAT 8 HIR - PUSTAKA ACUAN
BAGIAN KELIMA PEMBUKTIAN
  1. TEKNIS PENGANGKATAN HAKAM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA SYIQOQ - PUSTAKA ACUAN
  2. SUMPAH LI’AN DAN TEKNIS PENERAPANNYA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN KARENA ALASAN ZINA - PUSTAKA ACUAN
  3. SYAHADAH AL-ISTIFADHAH DALAM SENGKETA PERWAKAFAN - PUSTAKA ACUAN
BAGIAN KEENAM PUTUSAN
  1. TAKSASI BIAYA HADHONAH DALAM DIKTUM PUTUSAN GUNA MENGANTISIPASI DEGRADASI NILAI TUKAR RUPIAH - PUSTAKA ACUAN
  2. KUALITAS DAYABUKTI PUTUSAN HAKIM YANG IN KRACHT VAN GEWIJSDE - PUSTAKA ACUAN
BAGIAN KETUJUH EKSEKUSI
  1. EKSEKUSI IKRAR TALAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA - PUSTAKA ACUAN
  2. URGENSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM EXECUTORIAL VERKOOP MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 - PUSTAKA ACUAN
  3. UPAYA PENGADILAN GUNA MENJAMIN EFEKTIFITAS BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 - PUSTAKA ACUAN
BAGIAN KEDELAPAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
  1. UPAYA VERZET (DERDEN VERZET, PARTAI VERZET DAN VERZET ATAS VERSTEK) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA - PUSTAKA ACUAN
DILENGKAPI DENGAN :
  • Lampiran I - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
  • Lampiran II - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA