logo www.mandarmaju.com

 

search:

 
daftar Toko Buku

Untuk informasi silahkan hubungi melalui email atau telpon ke +62226018218

keranjang belanja | checkout
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | All |

Pembahasan Undang Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)
dilengkapi permasalahan dalam perencanaan tata ruang perkotaan & kebijakan tata ruang di beberapa negara lain

pengarang:
Herman Hermit, Ir. MT.

ISBN 979-538-320-5

Cetakan:
I / 2007

Tebal:
X + 463

Harga:
Rp 73000

Deskripsi Singkat:

    Ternyata upah bagi kita yang telah lama menunggu kelahiran Undang Undang Penataan Ruang yang baru ini cukup membuat kita gembira, sekurang-kurangnya menerbitkan harapan-harapan baru bahkan mimpi-mimpi, mengingat cukup banyak materi baru yang menjadi cakupan materi UUPR yang baru yang tidak diatur dalam UUPR yang lama. Di antara sekian materi baru yang ada dalam pengaturan UUPR yang baru ini, antara lain adalah kawasan agropolitan, kawasan metropolitan, kawasan megapolitan, penegasan hak-kewajiban-sanksi masyarakat yang lebih rinci. Aspek partisipasi masyarakat dalam penataan ruang juga memperoleh tempat khusus dalam UUPR yang baru ini.      Buku ini mencoba tidak sekedar mengomentari, melainkan membahas UUPR yang baru tersebut, dan melalui kacamata nonhukum. Oleh karena itu, buku ini pun dilengkapi dengan ringkasan hasil penelusuran penulisnya mengenai kebijakan penataan ruang di beberapa negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea, Taiwan, Belanda, Perancis, Italia, Spanyol, Swedia, Denmark, Inggris, dan Amerika Serikat, sebagai bahan perbandingan. Juga sebagai pelengkap disisipkan sebuah judul mengenai permasalahan dalam perencanaan perkotaan.

Daftar isi:

Kata pengantar Daftar isi Daftar lampiran Bab I Pendahuluan

  1. Hukum dan Cara Berhukum
  2. Nilai-nilai dan Norma-norma Yang Mempengaruhi
  3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. Hal-hal Baru dalam UU Penataan Ruang No. 26/2007
  5. Sistematika Pembahasan
Bab II Sistematika Undang-Undang Penataan Ruang
  1. Sistematika
  2. Kata-Kata Kunci Substansi Pasal-Pasal dan Letak Pembahasan Dalam Buku
Bab III Pembahasan
  1. Beberapa Pokok Pemahaman
  2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang
  3. Klasifikasi Penataan Ruang
  4. Pembagian Tugas dan Kewenangan
  5. Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
  6. Pelaksanaan Penataan Ruang - Perencanaan Tata Ruang - Pemanfaatan Ruang Wilayah - Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang
  7. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan - Perencanaan Kawasan Perkotaan - Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Kerjasama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
  8. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan - Perencanaan Kawasan Perdesaan - Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan - Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan - Kerjasama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
  9. Pengawasan Penataan Ruang
  10. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat
  11. Penyelesaian Sengketa
  12. Penyidikan
  13. Ketentuan Pidana
  14. Ketentuan Peralihan
  15. Penutup
Bab IV Keterkaitan Materi UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dengan Beberapa Peraturan Perundangan Lainnya
  1. Produk hukum Lainnya Terkait Penataan Ruang
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah Tentang Penatagunaan Tanah (PP No. 16 Tahun 2004)
  4. Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 36 Tahun 2005)
  5. Undang-Undang Bangunan Gedung (UU No. 28 Tahun 2002)
Bab V Permasalahan Dalam Perencanaan Tata Ruang Perkotaan
  1. Pengertian Perencanaan Tata Ruang
  2. Perencanaan Tata Ruang Perkotaan
  3. Masa Depan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Perkotaan
Bab VI Kebijakan Tata Ruang Di Beberapa Negara Lain
  1. Singapura
  2. Jepang
  3. Korea
  4. Taiwan
  5. Jerman
  6. Perancis
  7. Italia
  8. Belanda
  9. Spanyol
  10. Swedia
  11. Denmark
  12. Inggris
  13. Amerika Serikat
Daftar Pustaka Lampiran
  1. Daftar Istilah Tata Ruang
  2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
  5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  6. (6) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung