Rusmadi Murad, S.H., M.H.

Rusmadi Murad, S.H., M.H., lahir di Tasikmalaya pada tahun 1947, dibesarkan dan menempuh pendidikan Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di kota Bandung. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung pada tahun 1975. Karirnya dimulai pada tahun 1976 sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan pangkat IId/Pengtur Tingkat I pada Direktorat Pengurusan Hak Tanah, Seksi Hak Milik, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya pada tahun 1978-1986 diangkat sebagai Kepada Seksi Penyelesaian Perkara pada Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum. Kemudian pada tahun 1986-1988 diangkat sebagai Kepala Seksi Hak Guna Usaha Perkebunan Besar, Sub Direktorat Hak Guna Usaha. Pada tahun 1988 diberi tugas untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Agraria Kotamadya Bandung yang kemudian menjadi Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, sampai dengan Agustus 1995. Kemudian pada tahun 1995-1998 menjabat sebagai Kepala Bidang Hak Atas Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pada tahun 1998-2000 menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional dilanjutkan dengan menjabat sebagai Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah merangkap Ketua Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional sekaligus Anggota Tim Ad Hoc Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2000-2004. Pada tahun 2004-2006 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang menjabat sebagai Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.

Karya Tulis

1. ADMINISTRASI PERTANAHAN Edisi Revisi - Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek
2. Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan - Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah
3. Partisipasi Rakyat & Anggota TNI dalam Pemilu- Antara Argumentasi Klasik dan Perspektif Fiqh Siyasah
4. TANYA JAWAB UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK - Amanat Negara Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
5. TINDAK PIDANA PERS - Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisan
6. RESTRUKTURISASI, MERGER & AKUISISI
7. INTERPRETASI HAK-HAK ASASI MANUSIA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA - The Jimly Court 2003-2008
8. SISTEM HUKUM INDONESIA- Sebuah Pemahaman Awal
9. Manajemen Risiko Dalam Industri
10. MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
11. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)